Aplikasi Pelayanan Online Kecamatan v1.0
Untuk mendukung Peraturan Menteri Dalam Negeri No. 4 Tahun 2010 dan Visi Misi Walikota dan Wakil Walikota Batam tentang Penerapan E-Government, Dinas Komunikasi dan Informatika Kota Batam bersama Kecamatan Lubuk Baja membangun Aplikasi Pelayanan Online Kecamatan v1.0 yang dapat digunakan di semua kecamatan Kota Batam.
Alur Pemohon

4 Langkah mudah Pemohon untuk mendapatkan pelayanan bidang perizinan dan non perizinan.

Dasar Hukum
1. Undang - Undang No. 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan.
2. Peraturan Menteri Dalam Negeri No. 4 Tahun 2010 tentang Pedoman Pelayanan Administrasi Terpadu Kecamatan.
3. Peraturan Walikota Batam No. 44 Tahun 2013 tentang Pelimpahan Sebagaian Wewenang Pemerintahan Dari Walikota Batam Kepada Camat.
4. Undang - Undang Republik Indonesia No. 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik.
Persyaratan Perizinan

Kartu Pencari Kerja

Kartu yang diisyaratkan untuk mendapatkan pekerjaan serta mendata tingkat pengangguran. Pengurusan ini dilakukan di Kecamatan saja. Kartu pencari kerja hanya berlaku selama 6 bulan sehingga masyarakat harus melaporkan kepada petugas kecamatan setiap 6 bulan sekali. 

Surat Keterangan Domisili Usaha

Surat yang menyatakan domisili seseorang atau suatu badan usaha/perusahaan.

Surat Keterangan Domisili Sekretariat

Surat yang menyatakan domisili sekretariat, organisasi masyarakat dan partai politik.

Pengantar Surat Keterangan Catatan Kepolisian (SKCK)

Surat Pengantar untuk SKCK dari Polres setempat yang berisikan catatan seseorang dalam data kepolisian.

Tanda Daftar Usaha Pariwisata

Usaha Jasa Makanan dan Minuman untuk rumah makan, kedai kopi, kantin, warung maks 50 kursi. Usaha Daya Tarik Wisata (salon, SPA dengan maks 5 kursi).

Surat Pengantar Nikah/Kawin (N1, N2, N4)

Surat Nikah Sebagai Tanda Bukti Sah Perkawinan di mata Negara. Pengurusan ini dilakukan di Kelurahan lalu pemohon melanjutkan pengurusan ke KUA setempat. 

Surat Keterangan Kelahiran WNI (Usia < 60 Hari)

Akta Kelahiran adalah Bukti Sah mengenai Status dan Peristiwa Kelahiran Seseorang yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil. Pengurusan ini dilakukan di Kelurahan lalu pemohon melanjutkan ke Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kota Batam. Pengurusan ini hanya untuk anak yang berumur lebih dari 60 hari.

Surat Keterangan Domisili Asing

Surat Domisili yang diperuntukkan untuk warga Negara asing yang ingin menetap di Kota Batam. Pengurusan ini dilakukan sampai tingkat Kelurahan. 

Surat Keterangan Usaha

Surat Keterangan Usaha (SKU) adalah surat yang menjelaskan secara resmi jenis usaha seseorang termasuk lokasi tempat usahanya. Pengurusan ini dilakukan di Kelurahan saja. 

Surat Kematian

Surat kematian ialah surat yang berisi pernyataan bahwa seseorang telah dinyatakan meninggal dunia menurut pemeriksaan medis. Pengurusan ini hanya dilakukan sampai tingkat Kelurahan saja, lalu surat keterangan tersebut di kirim ke Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kota Batam. 

Surat Keterangan Ahli Waris

Surat Keterangan Ahli Waris atau Surat Keterangan Waris (SKW) adalah surat yang dibutuhkan untuk melengkapi persyaratan atau kelengkapan administratif dalam urusan tertentu. Pengurusan ini dilakukan di Kelurahan lalu melanjutkan ke Kecamatan. 

Surat Pengantar Nikah/Kawin (Catatan Sipil (Capil))

Surat Nikah Sebagai Tanda Bukti Sah Perkawinan dimata Negara. Pengurusan ini dilakukan di Kelurahan lalu pemohon melanjutkan ke Pengadilan Agama sesuai agama yang dianut. 

Surat Keterangan Domisili Tempat Tinggal

Surat Keterangan Domisili Tempat Tinggal adalah surat yang menyatakan alamat domisili Pemohon. Pengurusan ini dilakukan di Kelurahan saja. 
Sanksi
1. Dilarang manipulasi, memalsukan data permohonan yang diajukan
Dasar hukum : Undang Undang No. 11 Tahun 2008 Pasal 35
Setiap Orang dengan sengaja dan tanpa hak atau melawan hukum melakukan manipulasi, penciptaan, perubahan, penghilangan, pengrusakan Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik dengan tujuan agar Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik tersebut dianggap seolah-olah data yang otentik.
Sanksi ( Pasal 51 ayat 1)
Pidana penjara paling lama 12 (dua belas) tahun dan/atau denda paling banyak Rp.12.000.000.000,00 (dua belas miliar rupiah).
2. Dilarang merusak, mengganggu, menerobos pengamanan, pencurian data elektronik terhadap jalannya aplikasi pelayanan publik ini
Dasar Hukum : Undang Undang No.11 Tahun 2008 Pasal 33
Setiap Orang dengan sengaja dan tanpa hak atau melawan hukum melakukan tindakan apa pun yang berakibat terganggunya Sistem Elektronik dan/atau mengakibatkan Sistem Elektronik menjadi tidak bekerja sebagaimana mestinya.
Sanksi (Pasal 49)
Hukuman pidana penjara paling lama 10 (sepuluh) tahun dan/atau denda paling banyak Rp.10.000.000.000,00 (sepuluh miliar rupiah).
Pasal 30 Ayat 1
Setiap Orang dengan sengaja dan tanpa hak atau melawan hukum mengakses Komputer dan/atau Sistem Elektronik milik Orang lain dengan cara apa pun.
Sanksi Pasal 46 ayat 1
Hukuman pidana penjara paling lama 6 (enam) tahun dan/atau denda paling banyak Rp.600.000.000,00 (enam ratus juta rupiah).
Pasal 30 Ayat 2
Setiap Orang dengan sengaja dan tanpa hak atau melawan hukum mengakses Komputer dan/atau Sistem Elektronik dengan cara apa pun dengan tujuan untuk memperoleh Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik.
Secara teknis perbuatan yang dilarang sebagaimana dimaksud pada ayat ini dapat dilakukan, antara lain dengan:
melakukan komunikasi, mengirimkan, memancarkan atau sengaja berusaha mewujudkan hal-hal tersebut kepada siapa pun yang tidak berhak untuk menerimanya; atau
sengaja menghalangi agar informasi dimaksud tidak dapat atau gagal diterima oleh yang berwenang menerimanya di lingkungan pemerintah dan/atau pemerintah daerah
Sanksi Pasal 46 ayat 2
Hukuman pidana penjara paling lama 7 (tujuh) tahun dan/atau denda paling banyak Rp.700.000.000,00 (tujuh ratus juta rupiah)
Pasal 30 ayat 3
Setiap Orang dengan sengaja dan tanpa hak atau melawan hukum mengakses Komputer dan/atau Sistem Elektronik dengan cara apa pun dengan melanggar, menerobos, melampaui, atau menjebol sistem pengamanan.
Sistem pengamanan adalah sistem yang membatasi akses Komputer atau melarang akses ke dalam Komputer dengan berdasarkan kategorisasi atau klasifikasi pengguna beserta tingkatan kewenangan yang ditentukan.
Sanksi Pasal 46 ayat 3
Hukuman pidana penjara paling lama 8 (delapan) tahun dan/atau denda paling banyak Rp.800.000.000,00 (delapan ratus juta rupiah)
3. Dilarang penggunaan akta otentik yang didasarkan atas keterangan palsu dan menimbulkan kerugian
Dasar Hukum : Pasal 266 ayat (1) dan ayat (2) KUHP
1) Barangsiapa menyuruh memasukan keterangan palsu ke dalam suatu akte otentik mengenai suatu hal yang kebenarannya harus dinyatakan oleh akta itu, dengan maksud untuk memakai atau menyuruh orang lain memakai akta itu seolah-olah keterangannya sesuai dengan kebenaran, diancam jika pemakaian itu dapat menimblkan kerugian, dengan pidana penjara paling lama tujuh tahun
2) Diancam dengan pidana yang sama, barangsiapa dengan sengaja memakai akte tersebut seolah-olah isinya sesuai dengan kebenaran, jika karena pemakaian tersebut dapat menimbulkan kerugian
4. Dilarang memalsukan surat atau dokumen kependudukan
Dasar Hukum : Pasal 93 UU No. 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan
Setiap penduduk yang dengan sengaja memalsukan surat dan/atau dokumen kepada instansi Pelaksana dalam melaporkan peristiwa kependudukan dan peristiwa penting dipidana dengan pidana penjara paling lama 6 (enam) tahun dan/atau denda paling banyak Rp. 50.000.000 (lima puluh juta rupiah)