TENTANG APLIKASI

Aplikasi Pelayanan Online Kecamatan v1.0

Untuk mendukung Peraturan Menteri Dalam Negeri No. 4 Tahun 2010 dan Visi Misi Walikota dan Wakil Walikota Batam tentang Penerapan E-Government, Badan Komunikasi dan Informatika Kota Batam bersama Kecamatan Lubuk Baja membangun Aplikasi Pelayanan Online Kecamatan v1.0 yang dapat digunakan di semua kecamatan Kota Batam.

Dasar Hukum

1. Undang - Undang No 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan.
2. Peraturan Menteri Dalam Negeri No. 4 Tahun 2010 tentang Pedoman Pelayanan Administrasi Terpadu Kecamatan.
3. Peraturan Walikota Batam No 44 Tahun 2013 tentang Pelimpahan Sebagaian Wewenang Pemerintahan Dari Walikota Batam Kepada Camat.

Alur Pemohon

4 Langkah mudah Pemohon untuk mendapatkan pelayanan bidang perizinan dan non perizinan.

Persyaratan

Sanksi

  1. Dilarang manipulasi, memalsukan data permohonan yang diajukan
    Dasar hukum : Undang Undang No. 11 Tahun 2008 Pasal 35
    Setiap Orang dengan sengaja dan tanpa hak atau melawan hukum melakukan manipulasi, penciptaan, perubahan, penghilangan, pengrusakan Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik dengan tujuan agar Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik tersebut dianggap seolah-olah data yang otentik. 
    Sanksi ( Pasal 51 ayat 1) 
    pidana penjara paling lama 12 (dua belas) tahun dan/atau denda paling banyak Rp.12.000.000.000,00 (dua belas miliar rupiah).
  2. Dilarang merusak, mengganggu, menerobos pengamanan, pencurian data elektronik terhadap jalannya aplikasi pelayanan publik ini
    Dasar Hukum : Undang Undang No.11 Tahun 2008 Pasal 33
    Setiap Orang dengan sengaja dan tanpa hak atau melawan hukum melakukan tindakan apa pun yang berakibat terganggunya Sistem Elektronik dan/atau mengakibatkan Sistem Elektronik menjadi tidak bekerja sebagaimana mestinya. 
    Sanksi (Pasal 49) 
    Hukuman pidana penjara paling lama 10 (sepuluh) tahun dan/atau denda paling banyak Rp.10.000.000.000,00 (sepuluh miliar rupiah). 

    Pasal 30 Ayat 1 
    Setiap Orang dengan sengaja dan tanpa hak atau melawan hukum mengakses Komputer dan/atau Sistem Elektronik milik Orang lain dengan cara apa pun. 
    Sanksi Pasal 46 ayat 1 
    Hukuman pidana penjara paling lama 6 (enam) tahun dan/atau denda paling banyak Rp.600.000.000,00 (enam ratus juta rupiah). 

    Pasal 30 Ayat 2 
    Setiap Orang dengan sengaja dan tanpa hak atau melawan hukum mengakses Komputer dan/atau Sistem Elektronik dengan cara apa pun dengan tujuan untuk memperoleh Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik. 
    Secara teknis perbuatan yang dilarang sebagaimana dimaksud pada ayat ini dapat dilakukan, antara lain dengan: 
    melakukan komunikasi, mengirimkan, memancarkan atau sengaja berusaha mewujudkan hal-hal tersebut kepada siapa pun yang tidak berhak untuk menerimanya; atau 
    sengaja menghalangi agar informasi dimaksud tidak dapat atau gagal diterima oleh yang berwenang menerimanya di lingkungan pemerintah dan/atau pemerintah daerah 
    Sanksi Pasal 46 ayat 2 
    Hukuman pidana penjara paling lama 7 (tujuh) tahun dan/atau denda paling banyak Rp.700.000.000,00 (tujuh ratus juta rupiah) 46 ayat 2 

    Pasal 30 ayat 3 
    Setiap Orang dengan sengaja dan tanpa hak atau melawan hukum mengakses Komputer dan/atau Sistem Elektronik dengan cara apa pun dengan melanggar, menerobos, melampaui, atau menjebol sistem pengamanan.
    Sistem pengamanan adalah sistem yang membatasi akses Komputer atau melarang akses ke dalam Komputer dengan berdasarkan kategorisasi atau klasifikasi pengguna beserta tingkatan kewenangan yang ditentukan. 
    Sanksi Pasal 46 ayat 3 
    Hukuman pidana penjara paling lama 8 (delapan) tahun dan/atau denda paling banyak Rp.800.000.000,00 (delapan ratus juta rupiah)'
  3. Dilarang penggunaan akta otentik yang didasarkan atas keterangan palsu dan menimbulkan kerugian
    Dasar Hukum : Pasal 266 ayat (1) dan ayat (2) KUHP 
    1) Barangsiapa menyuruh memasukan keterangan palsu ke dalam suatu akte otentik mengenai suatu hal yang kebenarannya harus dinyatakan oleh akta itu, dengan maksud untuk memakai atau menyuruh orang lain memakai akta itu seolah-olah keterangannya sesuai dengan kebenaran, diancam jika pemakaian itu dapat menimblkan kerugian, dengan pidana penjara paling lama tujuh tahun 
    2) Diancam dengan pidana yang sama, barangsiapa dengan sengaja memakai akte tersebut seolah-olah isinya sesuai dengan kebenaran, jika karena pemakaian tersebut dapat menimbulkan kerugian
  4. Dilarang memalsukan surat atau dokumen kependudukan
    Dasar Hukum : Pasal 93 UU No. 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan
    Setiap penduduk yang dengan sengaja memalsukan surat dan/atau dokumen kepada instansi Pelaksana dalam melaporkan peristiwa kependudukan dan peristiwa penting dipidana dengan pidana penjara paling lama 6 (enam) tahun dan/atau denda paling banyak Rp. 50.000.000 (lima puluh juta rupiah)